Cendikiawan Kraton Kalbar Dikukuhkan, Ini yang Akan Dilakukan

Cendikiawan Kraton Kalbar Dikukuhkan, Ini yang Akan Dilakukan
March 05 03:00 2016 Print This Article

Sultan Se-Kalimantan Barat yang tergabung dalam Majelis Kerajaan Kalimantan Barat bersama Cendikiawan Kalimantan Barat mendeklarasikan diri membentuk sebuah wadah Ikatan Cendikiawan Kraton Nusantara (ICKN) Wilayah Kalimantan Barat.

Rajasultan.com, Jakarta – Bertempat di Istana Alwizikboebillah Kesultanan Sambas pada hari Jum’at tgl 4 Maret 2016 deklarasi yang diberi nama Deklarasi Equator ini dihadiri oleh Ketua Umum Yarasutra Sri Sultan Iskandar Machmud Badaruddin, Kesultanan Palembang Darussalam, Eksekutif Presidium ICKN Pusat Prof Dr Muhammad Asdar yang juga Raja Bantoa Maros, Presidium ICKN Pusat Ir H. Gusti Kamboja MH, Walikota Singkawang Drs Awang Ishak dan Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa.

ICKN dibentuk dan didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 oleh Raja dan Sultan Se Nusantara yang bernaung dibawah Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra).

ICKN merupakan wadah para cendekiawan yang peduli terhadap adat istiadat dan marwah kerajaan / kraton di nusantara. Eksekutif presidium ICKN Pusat Prof Muhammad Asdar mengatakan bahwa ICKN merupakab organisasi Nirlaba yang pengurusnya memiliki kepedulian terhadap kebudayaan nusantara khususnya berasal dari kraton/istana.

Di ICKN pengurusnya tidak ada gaji tapi menggunakan APBS ungkap Asdar yang juga guru besar UNHAS ini. APBS itu anggaran pendapatan dan belanja dari kantong sendiri ungkapnya lebih lanjut.

Sementara Itu menurut Sekjen ICKN Pusat Mas’ud Toyib bahwa pengurus ICKN tingkat wilayah ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2016 ini. Sultan Iskandar Machmud Badaruddin memberikan apresiasi yang tinggi atas dilantik dan dikukuhkannya pengurus wilayah ICKN Kalbar.

Ini yang pertama dan sangat luar biasa kerja dari Majelis Kerajaan Kalimantan Barat ungkap Sultan Palembang ini. ICKN pinta sultan harus dapat mengangkat dan memulihkan marwah serta martabat keraton.

Saat ini menurut Sultan Iskandar masyarakat kita sedang sakit, korupsi merajalela, perkelahian antara pelajar dimana-mana, narkoba sudah merusak anak-anak sampai Sekolah Dasar, tidak ada lagi etika para penjabat dan yang lebih parah lagi kerusakan sosial ini semakin menjadi-jadi.

Sultan juga memberi warning kepada pemerintah bahwa sudah lebih 50 % kepala daerah terjerat masalah hukum. Oleh karena itu Sultan meminta sistem pemilihan kepala daerah harus ditinjau ulang, karena menurutnya ada yang salah dalam melahirkan pemimpin dalam sistem pilkada hari ini dan ICKN kata Sultan Palembang ini siap menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah.

Sementara Ketua Majelis Kerajaan Kalimantan Barat, Gusti Kamboja yang juga Presidium ICKN pusat menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Kesultanan Sambas yang telah memfasilitasi Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus ICKN wilayah Kalimantan Barat.

Pada sambutannya sebagai Ketua Majelis Kerajaan Kalbar, Gusti Kamboja mengatakan bahwa apa yang digelisahkan oleh para Raja dan Sultan hari ini harus menjadi bahan kerja ICKN terutama keterpinggiran kerajaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa yang diinginkan oleh Kesultanan Sambas agar Raja dan Sultan dapat dijadikan Muspida plus adalah wajar menurut Gusti Kamboja. Pemerintah Daerah dapat membuat regulasi itu dan tidak melanggar undang-undang.

Selama ini kita melihat bahwa pemerintah menganggap seolah-olah para raja dan sultan di nusantara tidak ada, seperti misalnya pada acara proklamasi kemerdekaan tidak pernah diundang. Padahal sejarah wilayah geografis NKRI saat ini adalah merupakan wilayah kesultanan dan Kerajaan yang dulunya diserahkan dan bersepakat membentuk negara bangsa NKRI.

Pengurus ICKN Wilayah Kalimantan Barat, terdiri dari Ketua Dewan Pembina Prof. H Thamrin Usman, Ketua Dewan Pakar DR. H. Aswandi, dan Ketua Dewan Pengurus DR. H. Gusti Suryansah. Demikian seperti dikutip dari Keratonmatan.blogspot.co.id (red)

  Article "tagged" as:
  Categories: