Desain Tata Ruang Perkotaan Berbasis Kawasan Pusaka Nusantara

Desain Tata Ruang Perkotaan Berbasis Kawasan Pusaka Nusantara
March 18 18:12 2016 Print This Article

BERALIHNYA FUNGSI dari kepemilikan lahan dan pertumbuhan bangunan-bangunan baru, dirasakan sebagai dampak dari majunya teknologi yang menggeser prilaku dan budaya suatu kawasan dengan citra arsitektur lokal.

Akibatnya, kondisi dan suasana ruang jalan yang terdapat pada kawasan tersebut tidak tertata dengan baik, kurang nyaman bagi pejalan kaki disaat kita menikmati panorama sederetan bangunan lama yang tidak berkesan memiliki identitas tersendiri, atau yang lebih berkesan sebagai pencitraan kawasan yang khas.

Dengan kata lain suasana ini dirasakan kurang menarik khususnya pada karakter fisik keruangannya. Suatu kawasan memiliki citra yang khas dikarenakan telah memenuhi kriteria khusus yang meliputi estetika bangunan, tipologi bangunan, kejamakkan, tampilan peranan sejarah serta memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari kawasan lainnya.

Hukum dan Peraturan Undang-undang khusus konservasi telah dikenal sejak zaman kolonial dengan terbitnya Monumenten Ordonantie Staatsblad Nomor 238 tahun 1931, zaman kemerdekaan beberapa aturan juga sudah diterbitkan UU No.5 Tahun 1992, yang secara substantif mengacu kepada peraturan dari zaman Belanda, dan disempurnakan oleh UU No.28 tahun 2002, kembali diperkuat oleh UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No.11 Tahun 2010 khususnya mengenai Cagar Budaya di Indonesia.

Substansi yang terkandung dalam aturan perundangan konservasi tersebut meliputi identifikasi, penetapan dan pemanfaatan obyek pelestarian. Sedangkan penyelenggaraan pembangunan bangunan dan/atau lingkungan obyek pelestarian belum merata.

Beberapa kota/daerah sudah memiliki aturan perundang-undanganan tentang konservasi secara khusus, sedangkan yang lainnya berada dalam peraturan lain dan masih dalam tahap penyusunan (Raperda).
Konservasi di Indonesia lebih dikenal dengan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan, namun dibeberapa negara lain lebih dikenal dengan istilah “Historic Preservation of Sites and Structure”.

Pemugaran yang bersifat multidisiplin dipengaruhi berbagai aspek, antara lain teori-teori dan etika, hukum dan kepranataan, sejarah perkembangan arsitektur, studi permuseuman, perencanaan lansekap, teknik dokumentasi dan riset kearsipan, perancangan arsitektur serta pengetahuan bahan.

Penyelenggaraan konservasi dapat mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, pemugaran dan revitalisasi (The Burra charter for the conservation of place cultural significant, 1981)
Dalam konservasi pada dasarnya hal yang paling dilindungi adalah karakter fisiknya, hal ini dikarenakan memiliki langgam yang tercermin dari elemen-elemen bangunan itu sendiri.

Attoe (1970) dalam Introduction to Urban Planning mengemukakan bahwa obyek konservasi sangat bervariasi dan dapat dikategorikan berdasarkan lingkungan yang alami (natural area), karakter Kota dan desa (town and villages), Garis cakrawala dan koridor pandang (Skylines and View Corridor), adanya pengendalian terhadap ketinggian bangunan dan pengarahan pandangan bangunan tertentu, kawasan (districts) yang mewakili gaya tradisi tertentu yang dilindungi terhadap kehancuran dan penambahan figur-figur, wajah jalan (streetscapes) seperti pelestarian fasad bangunan dan atribut jalan (street furniture), bangunan tua serta benda dan penggalan (objects and fragments) seperti puing-puing akibat ledakan, bagian tembok kota, trem listrik, dan sebagainya.

Perlunya Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Perkotaan, dalam hal ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) umumnya Kawasan Khusus Cagar Budaya di perkotaan, selalin melibatkan masyarakat umum juga perlu melibatkan para pelaku budaya sebagai motor asset bergerak di kawasan pusaka.

Namun yang paling utama dalam penyusunan RTBL Kawasan Cagar Budaya, faktor keterlibatan dari unsur Kraton sangatlah menentukan dari apa yang akan direncanakan pada kawasan tersebut, hal ini dikarenakan unsur Kraton lebih mengetahui secara detail keberadaan situs-situs pusaka selaian sebagai batasan ruang lingkup juga sebagai aset sejarah, pendidikan, budaya dan pariwisata lokal.

Akhir kata, warisan budaya dari sebuah peradaban (Urban Heritage) dimana objek-objek dan kegiatan di perkotaan yang memberi karakter budaya yang khas bagi kota yang bersangkutan. Dimana keberadaan bangunan kuno dan aktivitas masyarakat yang memiliki nilai sejarah, estetika, dan kelangkaan diakrabi oleh masyarakat secara langsung menunjuk pada suatu karakter budaya melalui keberadaan Kraton-Kraton Nusantara sebagai pusat Kota Pusaka.

(Oleh : Syamsurizal, ST. M.Sc, Sekretaris Ikatan Cendikiawan Kraton Nusantara (IKCN) Kalimantan Barat, dan aktivis Pusat Kajian Arsitektur, Arkeologi, Pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata, Majelis Kerajaan Kalimantan Barat. Email: bekastudio.x@gmail.com)
_________

WARISAN BUDAYA NUSANTARA ~ Jika ada kegiatan, peristiwa, dan artikel seputar budaya nusantara (terkait dengan kerajaan, kesultanan, kedaton, kisah legenda, atau heritage warisan budaya) yang ingin dipublikasikan di media ini, kirim saja ke redaksi kami, via Email : hallowredaksi@gmail.com, atau wa : 081915557788, terima kasih ~ Rajasultan.com

  Article "tagged" as:
  Categories: